RRI.CO.ID, Padang - Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 diprediksi membawa dampak serius bagi keuangan daerah di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menekan kualitas layanan publik sekaligus memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lokal.

Akademisi Universitas Andalas, Hefrizal Handra menyebutkan penurunan TKD secara nasional mencapai Rp146 triliun. Sementara itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya mampu menutup sekitar Rp57 triliun dari kekurangan tersebut.

Ia menilai adanya kesenjangan fiskal yang cukup besar harus segera diantisipasi pemerintah daerah. Tanpa langkah strategis, tekanan terhadap anggaran berpotensi semakin dalam dalam waktu dekat.

Sejumlah daerah kata Hefrizal, masih mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Namun, solusi ini dinilai hanya bersifat sementara dan tidak cukup menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

"Di sisi lain, pola belanja daerah justru menunjukkan kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi fiskal. Belanja pegawai serta barang dan jasa meningkat, sementara belanja modal dan bantuan sosial mengalami penurunan," ucapnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurut Hefrizal, belanja barang dan jasa kerap menjadi ruang fleksibel dalam APBD yang mencakup perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial. Namun, tidak semua pengeluaran tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan, penurunan belanja produktif seperti infrastruktur dan bantuan sosial akan berdampak luas. Tidak hanya menunda pembangunan, kondisi ini juga berisiko memperlemah ekonomi daerah serta meningkatkan beban masyarakat rentan.