RRI.CO.ID, Padang: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat, kesenjangan pengeluaran penduduk di provinsi ini menunjukkan tren positif pada September 2025 dengan menurunnya gini ratio di perkotaan dari 0,307 menjadi 0,301, namun meningkat di perdesaan dari 0,232 menjadi 0,236. Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin mengatakan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di provinsi ini pada September 2025 yang diukur menggunakan gini ratio sebesar 0,280 atau mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,282.

“Penurunan tersebut mengindikasikan distribusi pengeluaran penduduk yang semakin merata dibandingkan periode sebelumnya. Namun, jika dirinci berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan menunjukkan ketimpangan dibandingkan di perdesaan,” kata Nurul Hasanudin, Kamis, 5 Februari 2026.

Nurul menjelaskan, gini ratio perkotaan pada September 2025 sebesar 0,301. Sementara gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,236. “Ketimpangan di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan, namun tetap perlu menjadi perhatian agar disparitas tidak melebar,” ujarnya.

Secara nasional, rata-rata Gini Ratio Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, sementara Provinsi dengan Gini Ratio tertinggi tercatat di Papua Selatan sebesar 0,426 dan yang terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,214. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menempati peringkat ke-7 provinsi dengan Gini Ratio terendah dan berada di bawah rata-rata nasional.

Jika dirinci lebih dalam, distribusi pengeluaran daerah perkotaan pada kelompok 40 persen terbawah, tercatat sebesar 23,03 persen, sementara di perdesaaan sebesar 25,83 persen. Sementara proporsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan terendah mencapai 23,89 persen pada September 2025.

“Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Provinsi Sumatera Barat menurut ketimpangan Bank Dunia termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Ini mencerminkan adanya peningkatan konsumsi, baik untuk makanan maupun non makanan,” katanya.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 yang menjadi basis perhitungan ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika kesenjangan ekonomi regional. Dalam konteks pembangunan inklusif, angka-angka tersebut menuntut strategi intervensi yang lebih terdiferensiasi antara kawasan urban dan rural. 

“Adapun tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Namun, diharapkan juga menyentuh lapisan masyarakat pedesaan secara merata,” kata Nurul.