RRI.CO.ID, Padang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang dulu dikenal dengan BI Checking bukanlah instrumen mutlak bagi perbankan untuk menolak pengajuan kredit dari masyarakat. Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra mengatakan, SLIK merupakan alat bantu bagi lembaga keuangan atau bank untuk memotret karakter dan riwayat calon debitur dalam mengakses lembaga jasa keuangan.

Roni menyentil fenomena perbankan yang seringkali menjadikan SLIK sebagai alasan mudah atau “kambing hitam” untuk menolak permohonan pinjaman dari nasabah tanpa memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Padahal, keputusan akhir pemberian kredit sepenuhnya berada di tangan bank berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, bukan hanya catatan SLIK masa lalu nasabah.

“Data SLIK bukan mandatori untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit masyarakat. Kadang-kadang bank-bank itu mengkambinghitamkan SLIK,” ucapnya di Padang, Senin, 9 Februari 2026.

Roni Nazra mengimbau perbankan untuk lebih bijak dan objektif dalam melakukan penilaian kredit. Memahami bahwa karakter dan prospek usaha juga memiliki bobot besar dalam persetujuan kredit.

“Tidak aturan OJK atau pun aturan bank yang menyatakan tidak bisa memberikan pinjaman pada masyarakat yang SLIKnya bermasalah. Sebab ada pertimbangan lain yang juga menjadi penilaian untuk penyaluran kredit,” tuturnya.

Sementara bagi masyarakat, penting untuk mengecek mandiri status kredit. Menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga.

Sementara itu, berdasar data OJK Sumbar, penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan hingga penutupan tahun 2025 sebesar Rp73,86 triliun atau tumbuh tipis 0,68 persen. Risiko kredit masih terjaga dengan rasio Nonperforming Loan atau kredit bermasalah 2,67 persen, sedikit meningkat dibanding posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,10 persen.