RRI.CO.ID, Padang: Menyambut ulang tahun ke-5, Bank Syariah Indonesia (BSI) tbk Persero menggelar Government Forum 2026 yang dihadiri Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat (Sumbar) hingga Satuan Kerja Lembaga dan intansi vertikal di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa, 3 Februari 2026. Retail Financing Business Deputy BSI Regional Office (RO) 3 Palembang, Imam Syarifudin mengatakan, BSI resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara-BUMN sejak 26 Januari 2026. Bergabungnya BSI menjadikannya sejajar dengan bank Himpunan Bank Negara lainnya atau Himbara yang kini berada di bawah kewenangan Danantara.

Imam menjelaskan, status BUMN yang disandang BSI membuka peluang sinergi yang lebih luas antara BSI dengan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya, sinergi tersebut mencakup optimalisasi layanan keuangan syariah, penguatan pembiayaan sektor strategis, serta perluasan inklusi keuangan berbasis syariah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumbar.

“BSI sekarang berdiri tegak dengan bank Himbara sebelumnya yang menjadi induk kami. Kami BUMN yang sudah berdiri sendiri dibawah Danantara Asset siap mendukung layanan perbankan untuk pembangunan nasional,” kata Imam Syarifudin.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin menilai, kehadiran BSI sebagai salah satu bank Himbara, strategis untuk mendukung pengelolaan keuangan negara melalui produk digitalisasi pembayaran. Ia mendorong agar satuan kerja kementerian lembaga pemerintah di Sumatera Barat menerapkan Cash Management System atau digitalisasi pembayaran untuk transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hingga kini masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

“Untuk penerapan digitalisasi keuangan pemerintahan, Sumbar berada di peringkat lima terbawah nasional. Seharusnya Sumbar bisa lebih baik dari daerah lainnya. Maka dari itu kami mendorong kementerian lembaga dan juga menantang BSI yang sudah menjadi BUMN ambil peran penting dari sisi pengelolaan keuangan negara,” ujar Dody Fachrudin.

Dody Fachrudin menambahkan, penerapan digitalisasi pembayaran memberikan banyak keuntungan bagi satuan kerja, antara lain mengurangi ketergantungan pada proses manual dan mempercepat realisasi anggaran, pencatatan transaksi secara otomatis dan dapat diaudit. Kemudian, memberikan kemudahan pengendalian anggaran serta mengurangi penggunaan uang tunai, yang dapat menekan potensi fraud atau penyalahgunaan dana.

“Kami berharap kementerian lembaga yang mengeluarkan belanjanya lebih dari Rp12 miliar menggunakan pembayarang secara digital. Harapannya Sumbar bisa naik level dari posisi sekarang,” katanya.