KBRN, Solok: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Solok dari sisi pengeluaran hingga periode November 2025 telah mencapai Rp2.761,92 miliar atau 92,93 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang optimal menjelang akhir tahun anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Solok, Ikasari Heniyatun saat menyelenggarakan Press Release Kinerja APBN periode November 2025 bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja KPPN Solok.

“Sedangkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp421,96 miliar atau 84,72 persen dari pagu, sementara penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp2.144,80 miliar atau 94,74 persen dari pagu yang tersedia. Tingginya realisasi ini diharapkan dapat mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Ikasari Heniyatun.

Baca juga: https://rri.co.id/padang/umkm/2061439/pemko-padang-luncurkan-rumah-wirausaha-umkm-naik-kelas

Sementara itu, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Solok, Wahyu Afrizal mengatakan, kinerja APBN dari sisi penerimaan hingga November 2025, mencapai Rp399,3 miliar atau 58,78 persen dari target sebesar Rp679,3 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak secara keseluruhan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,74 persen.

“Penurunan tersebut terutama disumbang PPh Non Migas yang terkontraksi 21,33 persen serta PPN dan PPnBM yang turun sebesar 19,02 persen. Meskipun beberapa jenis pajak lainnya masih mencatatkan pertumbuhan positif,” katanya.

Ia menambahkan, penurunan kinerja penerimaan pajak dipengaruhi sejumlah faktor. Antara lain perubahan regulasi perpajakan, proses peralihan ke sistem administrasi perpajakan berbasis coretax. Serta kebijakan efisiensi penggunaan dana pemerintah.

Selain pemaparan kinerja APBN, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan komitmen KPPN Solok dalam penerapan Kebijakan Anti Penyuapan melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Dengan menjunjung tinggi integritas dan tata kelola yang baik, pelaksanaan APBN diharapkan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: https://rri.co.id/padang/daerah/2058652/baznas-kota-padang-gelar-khitan-gratis