KBRN, Padang: Pemeriksaan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat Exit Meeting Pendahuluan dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Kegiatan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Senin (10/11/2025). Fadly menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim BPK RI yang terus menjalankan tugas pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya ini selaras dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah dengan aktivasinya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan profesional,” katanya.

Ia mengimbau kepada seluruh OPD agar menyiapkan seluruh dokumen dan data yang diperlukan dengan baik. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat.

“Pemko Padang berkomitmen untuk selalu terbuka dan kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Semoga proses pemeriksaan ini berjalan lancar, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Penanggungjawab II BPK RI Perwakilan Sumbar, Roni Altur, menyampaikan pemeriksaan terinci yang dilakukan bertujuan untuk menilai kepatuhan Pemko Padang terhadap peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam pengelolaan belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal tahun berjalan.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan Pemko Padang. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan secara benar,” ujarnya. (*).