KBRN, Padang: Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat sistem pengendalian internal agar pengelolaan anggaran publik tidak menyimpang dan lebih terukur. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan DPRD, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (3/11/2025).

“Kami sangat mendukung upaya KPK dalam memastikan setiap program pembangunan, termasuk penyaluran Pokir, hibah, dan bansos dapat berjalan sesuai ketentuan. Sebab hal ini penting agar bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.

Maigus mengatakan, komitmen itu juga sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Dengan aktivasinya mewujudkan pemerintahan berintegritas dan bebas pungli.

“Melalui Rakor ini, kita bersama DPRD berharap sinergi dengan KPK semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Semoga berbagai informasi yang disampaikan oleh tim KPK dapat disikapi secara baik, terkhusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menuturkan berkomitmen penuh memastikan setiap usulan aspirasi masyarakat benar-benar dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. ”Pokir dewan merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada kami. Karena itu seluruh prosesnya harus terukur, transparan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menekankan pentingnya integritas dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi. Termasuk pada sektor penganggaran dan penyaluran Pokir, hibah dan bansos yang selama ini menjadi area rawan.

"Kita mengingatkan agar setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga kita bersama dapat memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. (*).