Lewat FGD, Pemkab Pasaman Barat Matangkan Strategi Pengembangan Komoditas Jagung

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Kantor Bupati, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka mendorong penguatan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi komoditas jagung dengan melibatkan seluruh sektor terkait.

Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail mengatakan, pengembangan jagung tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah juga menitikberatkan pada akses permodalan, penguatan kelembagaan petani, pemasaran hingga pengembangan industri hilir.

“Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak agar sektor unggulan ini mampu berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam memperkuat sektor pertanian berbasis komoditas unggulan daerah," ujarnya.

Doddy menyebutkan, Pasaman Barat menjadi salah satu sentra produksi jagung terbesar di Sumatera Barat dengan capaian produksi 196.101 ton pada 2025. Produksi tersebut didukung luas tanam 31.290 hektare dan luas panen mencapai 31.923 hektare.

Ia menyampaikan sentra produksi jagung di Pasaman Barat tersebar di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Pasaman, dan Ranah Batahan. Namun, pemerintah daerah mencatat adanya penurunan luas tanam, luas panen, dan produksi jagung dalam kurun 2023 hingga 2025.

“Karena itu, kita perlu menyatukan ide, gagasan, dan langkah strategis agar komoditas jagung mampu menjadi sektor unggulan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan produksi dipengaruhi kelangkaan pupuk, keterbatasan benih unggul, serta berkurangnya lahan integrasi jagung dengan perkebunan," ujarnya.

Doddy San Ismail menambahkan pihaknya juga menekankan pentingnya edukasi dan inklusi keuangan bagi petani guna memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, FGD ini juga dihadiri unsur pemerintah provinsi, Bank Indonesia, OJK, Bulog, pelaku jasa keuangan, penyuluh pertanian, gapoktan, pelaku usaha jagung, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.