RRI.CO. ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) periode Februari 2026 di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala OPD serta pemangku kepentingan terkait.
Bupati Pasbar, Yulianto mengatakan, pengendalian inflasi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hal ini juga berperan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap sehat dan berkelanjutan. “Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat, melindungi kesejahteraan rakyat, serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Menurut Yulianto, tantangan ekonomi global dan nasional seperti fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi harus diantisipasi bersama. Apalagi Kabupaten Pasbar memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi daerah.
Kemudian kata Yulianto, pihaknya terus melakukan berbagai langkah strategis seperti menjaga ketersediaan bahan pokok, memperlancar distribusi pangan, melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu program konkret yang dijalankan yakni lomba penanaman cabai di setiap nagari sebagai upaya menekan inflasi komoditas hortikultura.
“Jika terjadi kelangkaan stok, segera lakukan kerja sama dengan daerah surplus untuk pasokan. Pastikan operasi pasar atau GPM dilaksanakan cepat dan tepat sasaran saat harga bergejolak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram menyebutkan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada pada target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Sementara inflasi Pasbar yang berada di angka 1,0 persen menjadi hasil positif dari sinergi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Majid menambahkan, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pasbar juga menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi terkait pengelolaan cadangan pangan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....