Dorong Kemandirian Energi, Model PLTS Berbasis Warga di Matotonan Bakal Dibedah

RRI.CO.ID, Padang – Kepulauan Mentawai masih menghadapi tantangan besar terkait akses energi listrik dasar. Data PLN tahun 2020 mencatat tingkat elektrifikasi wilayah tersebut baru mencapai 54,17 persen.

Kondisi ini memaksa mayoritas desa di pedalaman bergantung pada genset diesel. Selain mahal, penggunaan genset juga menimbulkan emisi karbon yang merusak lingkungan serta ketidakpastian pasokan bahan bakar.

Operasional genset memiliki biaya tinggi dan membebani ekonomi masyarakat setempat. Ketergantungan pada bahan bakar fosil juga berdampak pada tingginya emisi karbon yang mengancam keberlanjutan lingkungan.

Merespons kondisi tersebut, Enter Nusantara yang fokus pada keadilan energi dan perubahan iklim akan menggelar diseminasi riset dan diskusi strategis. Kegiatan ini bertajuk "Sinergi Transisi Energi Berkeadilan: Diseminasi Hasil Riset dan Instalasi PLTS Enter Nusantara di Mentawai".

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, di Favehotel Olo. Forum ini menjadi puncak dari rangkaian inisiatif Enter Nusantara di wilayah Mentawai.

Program tersebut dilaksanakan di Pulau Siberut, mulai dari Desa Maileppet hingga Desa Matotonan. Kegiatannya mencakup riset kebutuhan energi partisipatif, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala komunitas, hingga penguatan kapasitas warga melalui program Sekolah Energi.

Sejumlah pemangku kepentingan dijadwalkan hadir dalam forum ini. Di antaranya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, hingga LBH Padang.

Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menyelaraskan temuan lapangan dengan kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumatera Barat. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain memaparkan temuan riset, Enter Nusantara juga akan membedah tantangan hukum dan teknis dalam implementasi energi terbarukan di wilayah kepulauan. Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis dalam menyusun model transisi energi yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.