KBRN, Padang: Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk mengatakan, berdasar hasil kunjungan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sektor pendidikan menjadi tantangan pembangunan pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, akses pendidikan yang memadai bagi masyarakat Mentawai masih sangat terbatas, hal dimaksud telihat dari kualitas sarana prasarana sekolah serta rendahnya angka partisipasi kasar-APK pendidikan tinggi yang mencapai 70 persen lebih.

Jakop menjelaskan, meski alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tercapai, namun sebagian anggaran tersebut hanya dapat mengakomodir gaji tenaga pendidik dan operasional sekolah. Menurutnya, anggaran yang benar-benar menyentuh perbaikan kualitas pendidikan di Mentawai masih sangat terbatas.

“Terkait pendidikan, kemarin kami bersama komisi sepuluh DPR RI meninjau sarana prasarana SMA Negeri 2 di Sipora, kondisinya masih memprihatinkan. Anak-anak di sekolah tersebut ada 20 lokal, mereka belajar di lantai, itu baru satu sekolah, mungkin ada di sekolah lain di Mentawai yang sarana prasarananya belum memadai,” kata Jakop Saguruk, Selasa (15/4/2025).

Jakop menambahkan, berharap dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2026 dapat mengakomodir perbaikan sejumlah gedung sekolah di Mentawai. Menurutnya, Infrastruktur sekolah menjadi tolak ukur kemajuan daerah terutama di kepulauan Siberut serta daerah lainnya yang sulit dijangkau.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai secara admistratif telah melepaskan diri dari status daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Namun, secara nyata daerah terluar Sumatera Barat tersebut masih menghadapi tantangan terkait pemerataan pembangunan pendidikan yang terbatas.