RRI.CO.ID, Padang - Kementerian Perdagangan mengubah sistem distribusi minyak goring merek "Minyakita" untuk memutus mata rantai distribusi yang dinilai terlalu panjang. Perubahan sistem distribusi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Padang, Dewi Reno Fitri, mengatakan, kebijakan ini bertujuan memangkas jalur distribusi agar harga lebih terkendali. “Selama ini rantai distribusi Minyakita terlalu panjang, sehingga berpengaruh pada harga di tingkat pedagang dan konsumen,” ujar Dewi kepada RRI, Rabu 28 Januari 2026.

Dewi menjelaskan, dalam skema baru ini minimal 35 persen distribusi Minyakita disalurkan melalui Perum Bulog atau BUMN Pangan. “Setiap penyalur mendapatkan alokasi sekitar 1.500 dus per hari untuk wilayah Sumatera Barat, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Kebijakan ini, kata Dewi, diharapkan mampu menjaga pasokan serta menekan harga Minyakita di pasar rakyat, termasuk di Kota Padang. “Aturan ini mulai diterapkan secara bertahap sejak pertengahan Januari 2026,” ujarnya.

Sementera itu, salah seorang pedagang Minyakita di Lubuk Buaya, Kota Padang, Masril, mengaku, sebelumnya ia sering mendapatkan Minyakita dari pedagang lain dengan harga yang sudah tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena minyak harus melalui banyak perantara sebelum sampai ke pedagang.

Sejak sekitar dua pekan terakhir Masril sudah bisa memperoleh Minyakita langsung dari distributor resmi. “Sekarang saya ambil langsung dari distributor, harganya sudah sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp15.700,” ucap Masril.

Menurutnya Minyakita cukup diminati masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan minyak curah. “Kami berharap pasokan tetap lancar dan harga Minyakita bisa stabil di pasar rakyat,” tutupnya. (VB)