RRI.CO.ID, Padang - Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Kota Padang terus bergerak mengawal hak belajar anak luar biasa di daerah ini. Dua punggawa tim administrasi lembaga ini membeberkan perjuangan mereka saat berbincang dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada Sabtu, 11 Juli 2026 di RRI Pro 1 Padang.

Petugas loket pelayanan menjadi garda terdepan yang bertugas merapikan berkas administrasi sekaligus menampung keluh kesah ribuan orang tua. Nadira Hilmi Israr menyebutkan bahwa berkas dari masyarakat itu sejatinya membawa harapan besar bagi masa depan anak.

Lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan ini mencatat sudah melayani sebanyak 8432 anak sejak pendataan tahun 2014 silam. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan konsultasi psikologi di kantor ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya oleh pemerintah setempat.

Tantangan paling berat bagi petugas di lapangan adalah menghadapi sikap tidak jujur orang tua mengenai kondisi nyata anak. Rasa malu atau penyangkalan dari pihak keluarga justru mempersulit tim ahli untuk menentukan metode intervensi yang paling tepat.

Padahal deteksi dini terhadap keterlambatan bicara atau gangguan konsentrasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak usia dini tersebut. Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa intervensi yang terlambat bisa membuat anak semakin tertinggal jauh saat memasuki usia sekolah reguler.

Hasil pemeriksaan tim medis nantinya menentukan apakah anak direkomendasikan masuk Sekolah Luar Biasa ataupun sekolah umum berbasis inklusi. Langkah seleksi ketat ini sengaja diambil demi melindungi anak berkebutuhan khusus dari ancaman perundungan teman sebaya di sekolah.

Siswa inklusi yang kemampuan akademiknya setara tingkat bawah akan tetap naik kelas bersama rekan seangkatan di sekolah umum. Guru kelas wajib memodifikasi metode pengajaran dan memberikan materi pelajaran tambahan selama 10 menit setelah jam sekolah usai.

Pemerintah Kota Padang sendiri gencar menggelar workshop kompetensi yang menyasar puluhan guru kelas dan guru bimbingan konseling setempat. Tercatat ada 60 guru SD dan 75 guru BK tingkat SMP telah mengikuti pelatihan khusus pada tahun 2025.

Para pendidik juga memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk mendalami materi pembelajaran disabilitas hingga mengikuti proses magang secara langsung. Pihak sekolah reguler di Kota Padang kini menunjukkan respons yang jauh lebih terbuka dibanding kondisi beberapa tahun lalu.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan anak untuk asesmen bisa langsung datang setiap hari kerja ke kantor Dinas Pendidikan setempat. Panitia juga membuka jalur komunikasi daring melalui pesan teks WhatsApp di nomor resmi 081276560016 demi memudahkan pelayanan publik.

Urusan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus sejatinya merupakan tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama semua pihak. Sinergi yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah menjadi kunci utama kesuksesan program inklusi di Kota Padang.