Gladi Bencana di Pariaman, Sumbar Perkuat Kesiapsiagaan Gempabumi dan Tsunami

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Pariaman bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami melalui Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami Sumbar 2026.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 29–30 September 2026, di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Puncak kegiatan dihadiri sekaligus ditutup Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Rabu, 30 September 2026.

Gubernur hadir bersama Wali Kota Pariaman Yota Balad, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erasukma Munaf, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra. Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Menurutnya, masyarakat tidak dapat mencegah bencana, namun dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi dampaknya. “Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita bisa mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat, karena pada saat gempa terjadi pasti akan terjadi kepanikan, dan kepanikan tersebut adalah musuh terbesar kita,” kata Yota.

Ia menilai, latihan kesiapsiagaan tidak boleh dipandang sebagai kegiatan formalitas atau seremonial. Setiap tahapan dalam gladi perlu dipahami sebagai latihan menghadapi kondisi nyata, termasuk bagaimana masyarakat bergerak menuju titik kumpul saat terjadi bencana.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengingatkan agar gladi tidak dijadikan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, tujuan utama latihan adalah menemukan kesenjangan dalam kesiapsiagaan yang kemudian menjadi bahan perbaikan.

“Kami (BNPB) memandang bahwa hasil gladi seperti ini harus menjadi input bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Temuan dari gladi harus diterjemahkan menjadi kebutuhan konkret. Dengan kata lain, kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Rustian menambahkan, masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian pada menit-menit awal setelah bencana. Karena itu, sistem penanggulangan bencana tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kesiapan masyarakat, TNI, Polri, BPBD, rumah sakit, dunia usaha, relawan, dan unsur lainnya.

Menurutnya, investasi pada kesiapsiagaan mungkin tidak selalu terlihat ketika kondisi normal. Namun saat bencana terjadi, kesiapan tersebut dapat menentukan kecepatan masyarakat menyelamatkan diri, respons pemerintah, dan upaya mengurangi dampak bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan keberhasilan gladi tidak diukur dari seberapa rapi skenario dilaksanakan, tetapi dari pembelajaran yang diperoleh untuk memperkuat kesiapsiagaan. “Dari kegiatan ini kami bisa melihat secara jernih apa yang telah kita bersama uji, apa yang telah berjalan baik, dan apa yang masih harus kita perbaiki, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan gladi simulasi ini,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyebut terdapat enam tindak lanjut dari rangkaian Table Top Exercise (TTx), Command Post Exercise (CPx), dan Field Training Exercise (FTx). Pertama, seluruh hasil evaluasi harus didokumentasikan secara lengkap dan ditindaklanjuti.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem komando dan koordinasi antarinstansi, menguji serta memperkuat komunikasi kedaruratan, dan membawa hasil pembelajaran gladi ke masing-masing kabupaten dan kota. Selain itu, keterlibatan masyarakat perlu diperluas dan kesiapsiagaan didorong menjadi budaya, bukan sekadar program.

Mahyeldi juga menegaskan ancaman gempabumi dan tsunami tidak mengenal batas administratif kabupaten maupun kota. Karena itu, kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor perlu terus diperkuat, termasuk bersama BNPB, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan relawan.

“Semua memiliki peran yang penting, semua adalah bagian dari sistem penanggulangan bencana, dan tidak ada satu pun unsur yang dapat berjalan sendiri. Kami harus membangun satu kesadaran bahwa ketika terjadi bencana, yang paling utama bukan lagi ego sektoral atau batas kewenangan tetapi yang utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Mahyeldi.