RRI.CO.ID, Agam – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana di sektor pendidikan Kabupaten Agam, Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Agam itu bertujuan memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada Desember 2025.

Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat perkembangan penanganan dampak bencana di daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan laporan kepada Presiden guna mendukung percepatan proses pemulihan sektor pendidikan.

Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai progres rehabilitasi di lapangan. Menurutnya, seluruh masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

"Tujuan kami ke sini adalah untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana di daerah. Jadi, semua masukan yang kami dapatkan di daerah akan menjadi bahan pelaporan kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi diharapkan mampu mempercepat target pemulihan yang telah disusun sebelumnya. Bahkan, Kemenko PMK mendorong agar proses rehabilitasi dapat diselesaikan lebih cepat apabila seluruh pihak mampu berkolaborasi secara optimal.

"Kalau perlu, proses yang direncanakan empat tahun bisa dipercepat menjadi tiga tahun, atau kalau memungkinkan menjadi dua tahun. Itu yang kami dorong dan sepakati," katanya.

Sorni menjelaskan, Kabupaten Agam dipilih sebagai salah satu lokasi monitoring karena menjadi daerah yang paling terdampak bencana hidrometeorologi pada Desember 2025. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan cukup besar terhadap sarana pendidikan sehingga memerlukan percepatan penanganan.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Andrinaldi yang mewakili Bupati Agam, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap proses pemulihan di daerahnya. Ia berharap kegiatan monitoring ini semakin memperkuat sinergi dalam penanganan dampak bencana di sektor pendidikan.

"Semoga melalui monitoring ini dapat memperkuat upaya penanganan dampak bencana di sektor pendidikan, sehingga proses pemulihan dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri mengungkapkan, sebanyak 67 unit bangunan satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP terdampak bencana. Penanganan telah dilakukan sejak masa tanggap darurat, baik terhadap peserta didik maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.

Menurut Andri, percepatan pemulihan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), donatur, dan relawan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Monitoring Kemenko PMK diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga seluruh satuan pendidikan terdampak dapat kembali beroperasi secara optimal dalam waktu yang lebih singkat.