Badan Geologi Nyatakan Lokasi Sekolah Rakyat Solok Selatan Aman dari Ancaman Erup

RRI.CO.ID, Padang – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok Selatan terus menunjukkan perkembangan. Terbaru, lokasi pembangunan dinyatakan lolos verifikasi dari Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (BPVMBG) sehingga tidak termasuk kawasan rawan terdampak erupsi Gunung Kerinci.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Solok Selatan, Nurhayati, mengatakan hasil verifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting yang telah dipenuhi dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat. Sebelumnya, terdapat kekhawatiran lokasi berada di kawasan rawan bencana.

"Sebelumnya ada kekhawatiran area sekolah rakyat yang di ajukan rawan bencana. Alhamdulillah sudah mendapatkan surat dari Kementrian ESDM, Badan Geologi lokasinya berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Kerinci, yaitu di luar KRB III, KRB II, maupun KRB I,” ujar Nurhayati kepada RRI pada Selasa, 30 Juni 2026.

Nurhayati menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Geologi, seluruh persyaratan pembangunan kini telah masuk ke tahap ketiga. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan agenda utama proses lelang pekerjaan konstruksi.

Nurhayati mengatakan pembangunan fisik Sekolah Rakyat nantinya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Mengingat nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp250 miliar, pelaksanaannya diproyeksikan menggunakan skema tahun jamak atau multi-year.

"Kalaupun nanti Oktober lelang. Proses pembangunan diproyeksikan akan dilaksanakan pada akhir tahun, t ini akan terus berlanjut karena multi-year," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sendiri telah menuntaskan sebagian besar persyaratan administratif dan teknis yang diminta pemerintah pusat. Di antaranya penyelesaian sertifikat lahan, dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin), dukungan penyediaan listrik dari PLN, jaminan ketersediaan air bersih dari PDAM, hingga surat pernyataan lahan bebas sengketa dan aman dari potensi bencana.

Selain itu, proses pembukaan lahan (land clearing) di lokasi pembangunan yang berada di Jorong Bukit Malintang, Kecamatan Sangir, dengan luas sekitar 11,28 hektare telah mencapai sekitar 95 persen. Pemerintah daerah juga telah melakukan pendataan calon siswa yang akan menjadi penerima manfaat program tersebut.