RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi desa. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ruslianus, mengatakan, saat ini terdapat 135 koperasi di Mentawai, termasuk 43 Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk dan memiliki legalitas.

“Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 65 koperasi yang aktif beroperasi. Sementara 70 lainnya masih tidak aktif dan umumnya merupakan koperasi konvensional,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.

Ruslianus menjelaskan, meski masih menghadapi berbagai kendala, sejumlah KDMP telah mulai menjalankan aktivitas usaha secara mandiri. Di Desa SP2 misalnya, pengelola koperasi telah menjual pupuk bersubsidi melalui kerja sama dengan distributor, meski gerai fisik belum tersedia.

“Sementara itu, KDMP di Siberut Utara telah memulai usaha ayam potong berbasis swadaya masyarakat, sedangkan KDMP di Siberut Barat menjalankan layanan penjualan token listrik bekerja sama dengan PLN. Ini menunjukkan bahwa koperasi dapat mulai bergerak tanpa harus menunggu pembangunan gerai fisik maupun bantuan modal dari pemerintah,” katanya.

Menurutnya, meski sejumlah KDMP mulai beroperasi secara swadaya, namun saat ini masih terdapat sejumlah tantangan. “Diantaranya empat KDMP yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai, serta tingginya biaya distribusi dan mobilisasi material pembangunan di wilayah kepulauan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi percepatan pembangunan fisik KDMP dengan mengusulkan pembangunan gerai kepada pemerintah pusat. Pemkab Mentawai juga akan menyediakan lahan bagi koperasi yang telah siap membangun fasilitas usaha.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi menjadi fokus pemerintah pada tahun 2027. Usulan dukungan anggaran pelatihan dan pembinaan telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar pengurus KDMP siap menjalankan program secara optimal.

Ruslianus menambahkan, pemerintah masih menunggu realisasi dana pinjaman modal operasional dari pemerintah pusat. “Kehadiran KDMP nantinya diharapkan dapat mendukung penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menyuplai bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan KDMP tidak akan mengganggu aktivitas usaha masyarakat. Sebaliknya, koperasi diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sehingga pedagang lokal tidak perlu lagi membeli barang dari luar daerah dengan biaya transportasi yang tinggi.