RRI.CO.ID, Padang - Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang pada November 2025 lalu menjadi ujian bagi berbagai pihak dalam penanganan bencana. Saat itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut aktif membantu masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa di sela kegiatan "Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Lokasi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat". Kegiatan itu digelar di Aula Gedung Youth Center Kota Padang, Rabu 22 April 2026.

Raju mengatakan, pemerintah daerah bangga atas kontribusi SPPG di Kota Padang selama masa bencana banjir. Menurutnya, kehadiran SPPG sangat membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

“Kami sangat bangga, SPPG di Kota Padang telah memberikan kontribusi luar biasa, terutama saat bencana banjir lalu. Atas instruksi Presiden, SPPG bergerak cepat memberikan makan siang gratis kepada warga,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini telah terbentuk 70 SPPG yang sudah beroperasi dari total 172 unit yang direncanakan. Pemerintah Kota Padang menargetkan sebanyak 130 SPPG dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2026.

Target tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan cakupan gizi bagi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha lokal di Kota Padang.

Dalam kegiatan itu hadir Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama jajaran pimpinan BGN. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, sektor perbankan Himbara, serta para pelaku UMKM.

Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri menegaskan, pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya intervensi kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.

“Program ini melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam rantai pasokan. Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga bangkit secara ekonomi,” ujar Adib.

Ia menambahkan, ke depan diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar program berjalan optimal dan berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan pemetaan kebutuhan pangan berbasis wilayah serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal untuk menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang.