RRI.CO.ID, Padang - Center for Agrarian and Environmental Justice (CAEJ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menyoroti minimnya pelibatan dan pengakuan masyarakat lokal dalam proyek transisi energi sektor kelistrikan di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan berbagai proyek energi baru terbarukan kerap menghadapi jalan buntu di daerah.

Berdasarkan hasil riset yang dipaparkan dalam Forum Transisi Energi Sumatera Barat, Rabu 15 April 2026, kebijakan sentralistik menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, belum adanya kejelasan skema Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah membuat upaya transisi energi berkeadilan masih menemui tantangan.

Peneliti CAEJ FISIP Unand, Apriwan, mengatakan penelitian dilakukan pada akhir 2025 hingga awal 2026 di tiga lokasi energi baru terbarukan di Sumbar. Lokasi tersebut yakni proyek PLTS Danau Singkarak, PLTP Gunung Talang, dan PLTP Muara Laboh.

“Riset ini kami kerjakan bersama dosen UNAND lainnya, yaitu Virtuous Setyaka dan Fajri Rahman, dengan dukungan dari Purpose,” katanya. Ia menjelaskan hasil riset menemukan adanya ketidakpuasan masyarakat kawasan terhadap pendekatan pengusahaan energi baru terbarukan.

“Sebagai bagian dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia terlibat dalam upaya transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, termasuk energi listrik. Agenda global itu kemudian diadopsi dalam proses yang panjang dari level nasional, provinsi, hingga nagari, namun agenda ini menjadi batu besar di tingkat tapak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumbar, Helmi Hariyanto, membenarkan hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur distribusi DBH kepada masyarakat terdampak proyek energi. Menurutnya, kebijakan tersebut masih digantungkan pada keputusan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terkait.

“Saat beban puncak atau penggunaan maksimal, konsumsi listrik masyarakat di Sumatera Barat sudah menyentuh angka 660 Megawatt (MW). Sementara total daya yang mampu dihasilkan oleh seluruh pembangkit di daerah ini hanya mencapai 710 MW,” kata Helmi. Ia menambahkan langkah pengembangan energi baru terbarukan harus segera dilakukan agar Sumbar tidak mengalami krisis energi pada masa mendatang.