RRI.CO.ID, Padang - Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Profesor Jamaris Jamna menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pengawasan diperlukan agar penyaluran manfaat program tersebut tepat sasaran dan tidak mengganggu aktivitas peserta didik.

Jamaris menyampaikan, di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua kategori penerima manfaat MBG, yakni pelajar muslim dan nonmuslim. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme pembagian yang terkontrol agar program tetap berjalan optimal selama Ramadan.

Menurutnya, jika menu MBG selama Ramadan diberikan dalam bentuk makanan kering, maka jumlah dan distribusinya harus dipastikan sampai kepada orang tua atau wali murid. Hal ini penting untuk menjamin manfaat program benar-benar diterima oleh peserta didik.

"Penerapan mekanisme tersebut sangat relevan untuk daerah dengan masyarakat heterogen dan banyak penduduk pendatang. Wilayah seperti Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Padang Pariaman dinilai memerlukan pengawasan lebih ketat," ucapnya, Sabtu, 7 Februari 2026.

Jamaris menilai pengawasan MBG penting dilakukan agar tidak memicu perilaku anak untuk tidak berpuasa. Jika tidak dikontrol, kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas keimanan dan pembentukan karakter pelajar.

"Persoalan MBG selama Ramadan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi semata. Program ini juga menyangkut nilai pendidikan serta pembentukan akhlak peserta didik," katanya.

Selain itu, Jamaris menyarankan agar tim satuan tugas MBG di Sumatera Barat membahas secara matang mekanisme menu, jumlah makanan dan sistem pengawasan yang transparan. Meskipun terlihat sederhana, pelaksanaan MBG memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan kontrol yang jelas dan berkelanjutan.