KBRN, Padang: Jelang tengah hari, perahu kecil atau kepompong milik Iraldi mulai menepi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Padang Sarai, Kota Padang. Angin laut mengiringi laju kepompong dengan mesin tempel berkekuatan 3 PK bergerak ke tepian. Dua nelayan bergegas menurunkan empat ember hasil tangkapan.

“Ada udang 10 kilo, lauk (ikan) kecil atau pinang-pinang 10 kilo, si mansi atau cumi-cumi, cuma itu jenis yang biasa tertangkap,” ujarnya.

Hasil tangkapan lantas dijual ke pemilik lapak ikan yang berjejer di tepi muaro PPI Padang Sarai. Urusan jual beli selesai, ia lalu duduk di kedai kecil, memesan secangkir kopi sembari memandang rekan-rekannya yang masih hilir mudik menjaring ikan. Biasanya, Iraldi bisa menjaring empat sampai lima trip dalam satu hari. Kali ini, ia cukupkan dua trip karena bahan bakar tidak lagi mencukupi.

Kesulitan mendapat solar menjadi permasalahan yang karib dialami nelayan di Padang Sarai. Penyebabnya, akses SPBU jauh, dan persoalan administrasi yang tidak lengkap. Dengan kondisi itu, ia mengandalkan pasokan solar dari pengecer yang harganya tentu lebih mahal.

“Kalau cari bahan bakar, nelayan kami kocar-kacir, beda-beda lokasinya. Kadang sudah sampai ke SPBU tapi tidak bisa dilayani karena tidak memenuhi syarat,” ujar Iraldi yang juga dipercaya sebagai Ketua Kelompok Nelayan Padang Sarai.

Iraldi Ketua Kelompok Nelayan Padang Sarai, Kota Padang (baju hitam) saat menyampaikan permasalahan yang dihadapi nelayan pada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Foto: RRI Padang)

Tak hanya persoalan bahan bakar, ternyata sudah puluhan tahun nelayan di Padang Sarai dihadapkan dengan permasalahan pendangkalan muara. Akibat yang dialami, perahu-perahu nelayan tidak bisa ditambatkan ke tempat semestinya.

“Kalau nelayan kami ini, melihat air pasang naik. Jam 6 masuk (ke laut), nanti keluar jam 12. Kalau telat sampai jam 12, terpaksa dia pakir di tengah-tengah. Kenapa? Karena pintu muara kami ini dangkal,” tuturnya.

Iraldi membeberkan, pendangkalan muara yang terjadi sejak tahun 2010 telah berdampak besar bagi produktifitas nelayan Padang Sarai. Sebab jumlah dan jenis ikan merosot. Sebelum terjadi pendangkalan, bermacam ikan yang bisa dijaring nelayan, bahkan jenis tuna dengan ukuran sedang.

“Sebelah ini gedung tuna-tuna, Pak. Saat itu, muara masih dalam, tangkapan tuna banyak. Bahkan di sini sempat menampung kerja, tidak ada yang menganggur. Nah, terjadilah dangkal ini, makanya mangkrak dari 2014 ini gedung ini,” kata Iraldi.

Kendala yang dihadapi nelayan di Padang Sarai, merupakan masalah yang jamak ditemui di wilayah pesisir lainnya di nusantara. Menjawab persoalan dimaksud, Presiden Prabowo Subianto mengagas pendirian Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang direalisasikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tahun ini ditargetkan 100 KNMP berdiri di sejumlah wilayah di Indonesia, dua di antaranya di Sumatera Barat. Masing-masing di PPI Padang Sari, Kota Padang dan di Pantai Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman.

Guna memastikan pembangunan KNMP berjalan sesuai rencana, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda bersama jajaran datang ke lokasi Pembangunan KNMP Padang Sarai pada pertengahan Oktober.

Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda saat meninjau langsung pembangunan KNMP di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (16/10/2025) (Foto: RRI Padang)

Bunyi mesin alat berat menderu, menggali sekeliling lokasi, membuat tempat fondasi. Batu-batu besar disusun direkatkan dengan semen. Pengerjaan KNMP di Padang Sarai dikebut, dimulai 19 September ditargetkan rampung pada Desember. Tujuannya agar bisa segera dimanfaatkan nelayan di kawasan Padang Sarai.

“Kami targetkan selesai 2,5 bulan atau di Desember sudah tuntas. Tolong kontraktor tambah pekerja dan shiftnya biar segera tuntas dan bisa dimanfaatkan warga,” ucapnya.

Pada lokasi KNMP Padang Sarai ada 19 bangunan yang akan didirikan dengan biaya Rp13 miliar rupiah. Mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN), ruang pendingin penampungan ikan, bengkel perahu, pasar ikan, sentra kuliner, hingga musala. Targetnya bukan hanya untuk nelayan, tapi juga memberikan tempat bagi pedagang ikan agar lebih tertata.

“Kami lihat ada beberapa kios ikan yang tidak rapi ya. Kemudian air limbahnya merembes, bau. Nanti kita ajak mereka untuk mau mengisi di sini, tempatnya kita buat yang bagus,” ucapnya.

Pekerja sedang menyiapkan adukan semen untuk menyelesaikan fondasi bangunan di KNMP Padang Sarai (Foto: RRI Padang)

Sementara untuk pendangkalan, Trian menyarankan agar pemerintah daerah membuat surat pada jajaran Kementerian Pekerjaan Umum atau Balai Wilayah Sungai sedimen dikeruk sehingga perahu nelayan bisa bersandar lebih dekat.

“Penanganan persoalan muara akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat kewenangan pengelolaan sumber daya air dan sungai berada di bawah kementerian tersebut. Tadi saya juga sudah meminta kepala dinas agar segera dibuatkan surat resmi dari Wali Kota Padang. Dengan surat itu, koordinasi antara kami dan Kementerian PUPR bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

Trian memastikan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi ekosistem terintegrasi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi.