RRI.CO.ID, Meulaboh - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Iqbal Syahputra, menyampaikan keprihatinan terhadap nasib guru bakti di SD Swasta Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen. Ia menilai Guru bakti di SD tersebut masih menghadapi persoalan kesejahteraan dan belum memperoleh kepastian atas hak-haknya.

Iqbal menegaskan, guru merupakan ujung tombak pendidikan yang tetap mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa di tengah berbagai keterbatasan. Karena itu, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik terpenuhi secara adil dan tepat waktu.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait harus segera memberikan kepastian penyelesaian, menjelaskan secara transparan penyebab keterlambatan, serta menghadirkan langkah konkret agar hak-hak para guru segera dipenuhi," ujar Iqbal.

Selain persoalan kesejahteraan guru, HMI Cabang Meulaboh juga menyoroti kondisi infrastruktur menuju Desa Sikundo yang dinilai masih menjadi kendala bagi aktivitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan tenaga pendidik yang sejahtera, tetapi juga didukung akses transportasi yang aman dan memadai bagi guru maupun peserta didik.

Atas dasar itu, HMI Cabang Meulaboh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menyelesaikan persoalan hak guru bakti secara transparan dan bertanggung jawab, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai langkah penyelesaian yang dilakukan, serta memastikan tidak ada lagi guru yang mengabdi tanpa kepastian kesejahteraan dan perlindungan dari pemerintah.

HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga para guru bakti memperoleh penyelesaian yang adil.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Barat, Irwan, M.Si., menjelaskan bahwa SD Sikundo yang sebelumnya berstatus sekolah negeri kini beroperasi sebagai sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Muhammad Amin. Perubahan status tersebut terjadi sebagai dampak konflik Aceh yang menyebabkan proses belajar mengajar sempat terhenti dan masyarakat mengungsi ke wilayah yang lebih aman.

"Pada masa konflik, aktivitas pendidikan di Sikundo sempat terhenti sehingga sekolah tersebut kemudian dikelola oleh yayasan. Saat ini pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat dan aparatur gampong yang telah menghidupkan kembali proses belajar mengajar di SD Sikundo," kata Irwan usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Disdikbud Aceh Barat, Senin, 27 Juli 2026.

Ia menjelaskan, karena berstatus sekolah swasta, yayasan memiliki kewenangan mengangkat guru non-ASN yang memenuhi persyaratan, termasuk lulusan strata satu (S1) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Menurut Irwan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru yang bertugas di wilayah tersebut. Mengingat Sikundo termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah akan memperjuangkan agar para guru memperoleh tunjangan khusus dari Kementerian Pendidikan mulai tahun 2027.

"Wilayah Sikundo masuk kategori 3T. Kami berharap pada 2027 para guru di sana dapat menerima tunjangan khusus dari pemerintah pusat. Informasi yang kami terima, data para guru juga sudah diminta oleh kementerian sebagai bagian dari proses tersebut," ujarnya.

Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, Disdikbud Aceh Barat juga telah mengusulkan kepada Bupati Aceh Barat agar guru non-ASN yang mengabdi di SD Swasta Sikundo memperoleh insentif dari pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Bupati agar ke depan pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi guru-guru yang bertugas di SD Swasta Sikundo sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka," katanya.

Irwan menambahkan, saat ini hampir tidak ada lagi guru bakti yang bertugas di sekolah negeri di Aceh Barat. Sebagian besar tenaga pendidik non-ASN saat ini mengajar di sekolah swasta maupun yayasan.

Di sisi lain, Disdikbud Aceh Barat juga menyambut baik rencana pembangunan jembatan gantung di Desa Sikundo yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat sekaligus menjamin keselamatan guru dan peserta didik dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar.