Pemkab Nagan Raya Temui Kemendagri Bahas Percepatan Penanganan Korban Bencana

  • 23 Mei 2026 20:38 WIB
  •  Meulaboh

RRI.CO.ID, Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama anggota DPRK Nagan Raya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, untuk membahas percepatan penanganan korban bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. Pertemuan itu dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Ir. H. Hizbulwatan. Dalam pertemuan itu, rombongan Pemkab Nagan Raya turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan anggota DPRK Nagan Raya.

Plt. Sekda Hizbulwatan mengatakan pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penanganan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan bantuan bagi warga terdampak.

“Hal ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Menggugat (AKBM) serta aspirasi warga di Desa Kuta Trieng dan Lamie, Kecamatan Darul Makmur, beberapa waktu lalu,” ujar Hizbulwatan.

Ia menjelaskan Pemkab Nagan Raya telah menyerahkan data terbaru korban bencana kepada pemerintah pusat. Data tersebut diusulkan untuk menerima bantuan sosial berupa jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Hizbulwatan, sinergi antara Pemkab dan DPRK Nagan Raya terus diperkuat dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

“Pemkab selalu bersinergi dengan DPRK Nagan Raya untuk memperjuangkan bantuan ini bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Nagan Raya,” ungkap Hizbulwatan.

Ia berharap kunjungan ke Posko Nasional Satgas di Kemendagri dapat memberikan kepastian terkait bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah juga terus menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar,” kata Hizbulwatan. Ia menambahkan koordinasi intensif terus dilakukan bersama tim Satgas Pusat, BPS, dan Kementerian Sosial.

Menanggapi hal tersebut, Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam menyambut baik kunjungan Pemkab dan DPRK Nagan Raya. Tim Satgas juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan bantuan bagi korban bencana.

“Kami dari tim satgas akan segera memfasilitasi usulan dari Pemkab Nagan Raya dan akan berkoordinasi dengan BPS serta Kemensos untuk percepatan pemberian bantuan,” ujar Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kusuma.

Tamimi juga meminta pemerintah daerah segera melakukan validasi terhadap seluruh data korban bencana. Langkah itu dinilai penting agar proses verifikasi bantuan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Apabila data sudah valid, nanti kami akan sampaikan ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi pemadanan data,” sebutnya. Ia mengatakan hasil verifikasi nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat.

Menurut Tamimi, setelah proses verifikasi selesai, Kementerian Sosial akan melakukan pembersihan data penerima bantuan. Tahapan tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Selanjutnya, Kemensos akan melakukan cleansing data penerima bantuan sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPS,” tambah Tamimi.

Dalam kunjungan kerja itu, Plt. Sekda Hizbulwatan turut didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Ali Munir, S.E., M.M., Ak., Kalak BPBD Irfanda Rinaldi, S.STP., dan Kepala BPKD Alfiandri, S.E., M.Si., Ak. Sejumlah anggota DPRK Nagan Raya juga hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan korban bencana di daerah.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....