HMI Meulaboh Desak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Perketat Pengawasan MBG

RRI.CO.ID, Meulaboh - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran program di sejumlah daerah yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti secara serius.

Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, Anwar Efendi, menegaskan pihaknya menyampaikan tiga poin utama terkait pelaksanaan program tersebut.

Pertama, HMI meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap setiap indikasi penyimpangan anggaran Program MBG. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bertindak tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Kedua, HMI mendorong agar proses penyidikan dan audit terhadap program tersebut diperluas ke seluruh daerah, termasuk di Aceh Barat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Ketiga, HMI menekankan agar seluruh pengelola dapur MBG menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran, menurut HMI, harus benar benar digunakan untuk kepentingan peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak anak.

“Jangan sampai hak gizi masyarakat dikurangi hanya karena lemahnya integritas pengelola. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Anwar Efendi.

HMI juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi memperkuat sistem pengawasan di lapangan melalui audit berkala terhadap mitra pelaksana program guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.