Huntara Capai 99 Persen, Pemerintah Aceh Fokus Bangun Huntap dan Infrastruktur

Ne RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan penanganan pascabencana hidrometeorologi terus menunjukkan kemajuan, terutama pembangunan hunian sementara (Huntara) yang kini telah mencapai 99 persen. Pemerintah Aceh selanjutnya memfokuskan percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terdampak.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mengatakan perkembangan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.

“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” ujar Nasir.

Ia menjelaskan, dari target 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun atau mencapai sekitar 99 persen. Sementara pembangunan Huntap masih berada pada tahap awal, yakni 397 unit atau 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.

Di sektor infrastruktur, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional telah dapat difungsikan secara darurat. Sementara untuk jalan daerah, sebanyak 1.543 ruas dari total 1.638 ruas terdampak telah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dari sisi pendanaan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 tercatat sebesar Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau sekitar 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pekerjaan fisik.

Nasir juga menyampaikan hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dari pembahasan tersebut teridentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun.

Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen dari total kebutuhan.

Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Aceh mengusulkan tiga langkah strategis kepada pemerintah pusat.

Pertama, memperkuat anggaran kementerian dan lembaga untuk menutup kekurangan pendanaan. Kedua, mempercepat penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional di 10 kabupaten/kota terdampak bencana. Ketiga, memperkuat koordinasi melalui penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga.

Sepuluh ruas jalan prioritas tersebut berada di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, sekaligus menjadi akses utama distribusi barang dan jasa masyarakat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Aceh berharap percepatan pembangunan Huntap dan pemulihan infrastruktur dapat segera mengembalikan aktivitas masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan wilayah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.