RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mulai mengerjakan pembangunan Jembatan Jambak–Canggai di Kecamatan Pante Ceureumen yang rusak akibat banjir pada akhir 2025, sekaligus menyiapkan mobil antar jemput bagi siswa selama proses pembangunan berlangsung. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Meulaboh, Rabu, 22 Juli 2026, sebagai langkah pemerintah menjamin kelancaran aktivitas pendidikan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Tarmizi, kerusakan jembatan menyebabkan akses masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dari Desa Canggai menuju Desa Jambak, menjadi terganggu. Kondisi itu membuat sebagian warga memilih menyeberangi sungai saat musim kemarau karena jalur alternatif yang tersedia memiliki jarak tempuh lebih jauh.

"Orang tua murid lebih memilih menyeberangi sungai saat musim kemarau sehingga viral di media sosial. Sambil menunggu diselesaikannya pekerjaan perbaikan Jembatan Jambak–Canggai tersebut selama tiga bulan ke depan, pemerintah akan menyediakan mobil angkutan khusus antar jemput bagi siswa di sana," kata Tarmizi.

Ia meminta seluruh orang tua agar tidak lagi mengantar anak-anak menyeberangi sungai meskipun kondisi air sedang surut. Pemerintah daerah, katanya, telah menyiapkan solusi sementara berupa kendaraan khusus agar keselamatan para pelajar tetap terjamin hingga jembatan selesai dibangun.

"Mungkin bagi kita di gampong biasa seperti itu, berani menyeberang sungai di musim kemarau, tetapi bagi masyarakat yang tidak pernah melihat seperti itu pasti akan berkomentar macam-macam," ujarnya.

Tarmizi menegaskan Pemkab Aceh Barat tidak pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan akses pendidikan anak-anak. Menurutnya, keterlambatan penanganan bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan harus melalui mekanisme pendanaan dan prosedur pembangunan pascabencana.

Ia menjelaskan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat baru dikembalikan pada April 2026 sehingga seluruh proses harus dimulai dari penyusunan dokumen teknis, perencanaan, hingga pelelangan proyek. Selain itu, nilai pekerjaan rehabilitasi jembatan mencapai sekitar Rp1 miliar sehingga wajib melalui proses tender sesuai ketentuan.

"Pengembalian dana TKD dari pemerintah pusat untuk kabupaten di bulan April, kemudian ada proses menentukan pekerjaan sesuai anjuran teknis dari kementerian, tender perencanaan dan tender proyek fisik. Karena angkanya di atas Rp400 juta harus tender, sedangkan rehabilitasi jembatan tersebut sekitar Rp1 miliar," jelasnya.

Meski demikian, Tarmizi memastikan pembangunan Jembatan Jambak–Canggai akan rampung pada tahun 2026 sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Ia berharap setelah jembatan selesai, para siswa tidak lagi harus mengambil risiko menyeberangi sungai untuk menuju sekolah.

"Insyaallah jembatan Jambak–Canggai tersebut akan selesai dibangun pada tahun ini sehingga anak-anak ketika ingin pergi ke sekolah tidak lagi harus menyeberangi sungai, tetapi sudah bisa menggunakan jembatan seperti biasanya," katanya.

Selain Jambak–Canggai, Pemkab Aceh Barat juga terus mengupayakan penanganan Jembatan Sikundo yang putus total akibat bencana. Pemerintah daerah telah mengajukan pembangunan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Polda Aceh.

"Untuk Jembatan Sikundo yang putus total, kita sudah ajukan untuk Rehab Rekon, datanya sudah diminta oleh Satgas Rehab Rekon pemerintah pusat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 miliar. Insyaallah jembatan tersebut akan dibangun oleh Polda Aceh, sumber dananya bukan dari dana Rehab Rekon dan bukan dari dana TKD," ujar Tarmizi.

Bupati menambahkan, penanganan dampak bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun ini. Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga memfokuskan anggaran untuk pengamanan tebing sungai, pembangunan kantor keuchik, jalan penghubung, serta box culvert agar masyarakat tidak terisolasi apabila banjir kembali terjadi.

"Tahun ini fokus kita adalah mempercepat penanganan daerah terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar akses pelayanan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik," pungkas Tarmizi.