RRI.CO.ID, Meulaboh – Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd di dampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH meninjau kondisi pascabencana di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Senin, 11 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera untuk mempercepat penanganan infrastruktur dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Dalam kunjungan itu, Imran meninjau sejumlah titik kerusakan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan segera. Ia juga berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah terkait langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak banjir.

Imran mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan berbagai program percepatan rehab rekon di Provinsi Aceh. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Pak Mendagri juga meminta kepada saya untuk mengkoordinasikan terkait percepatan penyiapan data, apakah itu data infrastruktur seperti jembatan, jalan, DAS, irigasi dan termasuk juga terkait dengan Huntara dan Huntap,” kata Imran.

Ia menjelaskan, kesiapan data menjadi faktor penting agar proses pengajuan bantuan penanganan pascabencana dapat segera direalisasikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif melakukan pembaruan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Imran, pemerintah daerah juga diminta memastikan lahan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sudah berstatus clear and clean. Hal tersebut penting agar proses pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi dan legalitas lahan.

“Kami meminta kepada bupati agar memastikan lahan Huntap benar-benar siap sebelum diajukan kepada Satgas dan kementerian terkait. Dengan begitu proses pembangunan bisa lebih cepat dilakukan,” ujarnya.

Selain persoalan hunian, Imran juga menyoroti pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana. Ia menyebutkan Aceh termasuk daerah yang dana TKD-nya tidak mengalami pemotongan sehingga dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan.

“Kemudian selanjutnya yang diminta kepada saya adalah mengecek terkait dengan TKD, karena kita lihat Aceh, Sumut dan Sumbar dana TKD-nya dikembalikan semuanya dan tidak ada yang dipotong,” katanya.

Imran turut meminta agar posko darurat bencana kembali diaktifkan guna mempermudah konsolidasi data dan koordinasi penanganan pascabencana. Menurutnya, keberadaan posko sangat penting untuk memantau kebutuhan masyarakat dan progres rehabilitasi di lapangan.

Ia juga menyoroti kondisi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Jambak yang dinilai masih memerlukan penanganan serius. Saat ini, normalisasi sungai masih dilakukan secara terbatas menggunakan anggaran kabupaten untuk menahan aliran sungai sementara.

“Saya lihat di Desa Jambak belum maksimal dilaksanakan, padahal sungainya lebar dan apabila tidak segera ditangani bisa berakibat fatal saat musim penghujan tiba,” jelas Imran.

Selain DAS, kondisi jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pante Ceureumen juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera bersinergi agar akses transportasi masyarakat dapat kembali normal dan aman digunakan.