RRI.CO.ID, Manokwari - BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga kemampuan memastikan peserta memperoleh hasil kesehatan yang lebih baik.
"Data BPJS Kesehatan menunjukkan total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," ujar Prihati, Rabu 16 September 2026.
Ia menjelaskan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN karena tingginya pemanfaatan layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Prihati menilai kebutuhan pelayanan jantung perlu diantisipasi sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP melalui pengendalian faktor risiko. Penguatan layanan di tingkat FKTP dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, seperti pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve atau FFR, serta staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari sebelumnya berorientasi pada proses menjadi indikator hasil atau outcome. Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, dan efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Prihati.
Mewakili Panglima Kodam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan, dan kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, menyatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN yang membutuhkan pelayanan penyakit jantung secara komprehensif.
"Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN," ungkap Muchlas.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara konsisten karena pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Menurutnya, pengendalian penyakit jantung perlu diperkuat melalui upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat.
Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Ia menilai kesehatan merupakan modal utama dalam membangun bangsa.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....