RRI.CO.ID, Manokwari - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat pada 2025 tercatat berada pada angka 59,61 atau masih masuk kategori rendah. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya berbagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi di daerah, terutama pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari, mengatakan penghitungan IDI tahun 2025 menjadi yang pertama dilakukan setelah pemekaran wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Karena itu, hasil pengukuran tidak lagi menggabungkan 13 kabupaten/kota seperti pada tahun sebelumnya.

Menurut Ika, berdasarkan klasifikasi IDI, nilai di bawah 60 termasuk kategori rendah, sedangkan nilai 60 hingga 80 berada pada kategori sedang dan di atas 80 masuk kategori tinggi. Dengan capaian tersebut, Papua Barat masih berada di bawah Papua Barat Daya yang telah mencatat nilai 63,92 atau masuk kategori sedang.

"IDI di Papua Barat tahun 2025 itu pada angka 59,61. Artinya, kalau kita lihat kategorinya, nilai di bawah 60 itu masih rendah. Kalau dibandingkan dengan Papua Barat Daya, indeksnya sudah berada di kategori sedang, yaitu 63,92," ujar Ika Rusinta Widiyasari saat diwawancarai RRI Manokwari, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pengukuran IDI dilakukan untuk melihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi melalui sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi. Hasil tersebut menjadi gambaran umum mengenai kualitas pembangunan politik di daerah.

Menurutnya, capaian Papua Barat menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian agar kualitas demokrasi dapat terus meningkat. Meski demikian, beberapa indikator juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik sehingga dapat menjadi modal dalam memperbaiki capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Ika menilai peningkatan kualitas demokrasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, media, hingga kalangan akademisi.

Ia berharap hasil IDI 2025 menjadi bahan evaluasi bersama dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat demokrasi di Papua Barat sehingga capaian indeks pada masa mendatang dapat meningkat ke kategori sedang bahkan tinggi.