RRI.CO.ID, Bintuni – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRK Teluk Bintuni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut dibacakan anggota Fraksi PPP, Wagiman, dalam sidang paripurna DPRK Teluk Bintuni yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin 27 Juli 2026.

Dalam penyampaiannya, Wagiman menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah harus terus dilakukan agar mampu menjawab berbagai dinamika pembangunan yang berkembang dari waktu ke waktu.

"Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan, kemajuan, dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan serta kebutuhan rumah tangganya. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD," kata Wagiman.

Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun 2025 yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,02 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,62 triliun. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp3,16 triliun dan terealisasi Rp2,67 triliun.

Fraksi PPP menilai OPD teknis yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah harus lebih jeli melihat potensi objek pajak dan retribusi yang dapat dikembangkan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Pelaporan yang baik dan tepat waktu akan menjadi penilaian tersendiri bagi pemerintah pusat terhadap kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana transfer. Karena itu, seluruh OPD harus memaksimalkan realisasi belanja dan pertanggungjawaban anggaran secara tepat waktu," ujarnya.

Fraksi PPP juga menyoroti masih rendahnya realisasi sebagian dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta lebih serius memastikan program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas pencapaian opini WTP. Fraksi PPP akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien," tutur Wagiman.

Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni.