RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) mengambil langkah strategis dalam membenahi tata kelola anggaran melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Agenda yang digelar di Manokwari pada Jumat, 24 April 2026 menghadirkan tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri guna memacu peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum krusial untuk memperbaiki berbagai kelemahan administratif. Ia menyoroti pentingnya akurasi penyusunan data serta kelengkapan dokumen pendukung yang selama ini sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mansel diinstruksikan untuk menyerap arahan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Bernard berharap forum ini mampu meningkatkan standar kinerja pemerintahan secara menyeluruh, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran.

“Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki sistem yang ada, terutama dalam kesiapan administrasi dan data yang menjadi dasar penganggaran,” jelas Bernard.

Salah satu poin utama yang menjadi pembahasan adalah rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini. Bernard menekankan bahwa optimalisasi pendapatan akan menjadi prioritas kerja ke depan dengan cara mengeksplorasi kembali berbagai kekayaan lokal yang potensinya belum tergarap maksimal.

Sektor-sektor unggulan seperti pertambangan galian C, pariwisata, hingga pengelolaan aset publik seperti pasar dan terminal kini masuk dalam radar penguatan. “Kita harus mulai bergerak. Potensi ada, tinggal bagaimana OPD mampu mengelola dan mengembangkannya,” tegasnya.

Pemkab Mansel menargetkan lonjakan PAD yang signifikan pada tahun anggaran 2026 ini. Jika sebelumnya capaian masih tergolong minim, pemerintah daerah kini optimis pendapatan mampu menyentuh angka Rp6 miliar hingga Rp10 miliar melalui pembenahan sistem pengelolaan sumber daya air dan fasilitas kesehatan.

Selain PAD, keterlambatan siklus penganggaran mulai dari pembahasan APBD hingga penetapan DPA turut dievaluasi agar tidak lagi menghambat realisasi program pembangunan. Bernard menginginkan proses birokrasi berjalan lebih gesit sehingga penyerapan anggaran dapat memberikan dampak instan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.