RRI.CO.ID, Manokwari - World Resources Institute (WRI) Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat aspek keberlanjutan dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Green Economic Modelling dan Dana Abadi Papua Barat di Manokwari.
Senior Lead Economics Policy and Governance WRI Indonesia, Mercyta Jorsvinna Gloria, mengatakan pihaknya mempresentasikan hasil simulasi Green Economic Modelling menggunakan pendekatan system dynamics. Simulasi tersebut menguji efektivitas berbagai kebijakan dalam RPJMD terhadap target pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta dampaknya terhadap emisi karbon dan deforestasi.
Menurut Mercyta, hasil simulasi menunjukkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat hingga sekitar Rp76 triliun apabila seluruh program dapat diimplementasikan secara optimal. Namun, peningkatan ekonomi tersebut memiliki konsekuensi terhadap sektor kehutanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tetapi ada konsekuensi berupa peningkatan emisi dan deforestasi. Setiap kebijakan memiliki keuntungan dan risiko sehingga pemerintah perlu mempertimbangkannya secara matang,” ujarnya Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan penurunan tutupan hutan di Papua Barat memang tidak terlalu besar karena adanya program reforestasi. Namun karakteristik hutan Papua yang menyimpan cadangan karbon sangat tinggi, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, menyebabkan emisi karbon dapat meningkat dua hingga tiga kali lebih besar dibandingkan wilayah lain dengan luas kehilangan hutan yang sama.
Mercyta menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pemodelan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah dapat memahami dampak kebijakan di sektor lain sehingga mampu menyusun langkah mitigasi secara bersama.
Menurutnya, skenario pembangunan dalam RPJMD Papua Barat sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan penguatan aspek ekonomi hijau agar tidak terlalu bergantung pada sektor berbasis lahan.
“Kami ingin mendorong alternatif pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan kelestarian hutan maupun meningkatkan emisi karbon,” katanya.
Mercyta menambahkan Papua Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Diversifikasi sektor ekonomi tersebut diharapkan menjadi salah satu masukan dalam proses revisi RPJMD agar pembangunan daerah tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....