FGD WRI dan BRIDA Bahas Masa Depan Ekonomi Papua Barat

RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Green Economic Modelling dan Dana Abadi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Jumat, 3 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola Dana Abadi Papua Barat.

Ketua BRIDA Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, mengatakan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan membutuhkan model ekonomi yang tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, berbagai pengalaman, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan lingkungan, menjadi pelajaran penting agar arah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melampaui daya dukung lingkungan.

“Papua Barat harus memiliki model pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tetap menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai,” ujarnya.

Charlie menjelaskan, pembahasan Dana Abadi Papua Barat juga menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah tengah mengkaji model tata kelola yang paling sesuai dengan karakteristik Papua Barat serta regulasi yang berlaku.

Ia menilai implementasi dana abadi perlu didukung kelembagaan yang kuat, termasuk kemungkinan penyempurnaan regulasi melalui revisi Peraturan Daerah maupun Peraturan Daerah Khusus agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Sementara itu, Senior Lead Economics Policy and Governance World Resources Institute (WRI) Indonesia, Mercyta Jorsvinna Gloria, menjelaskan pihaknya mempresentasikan hasil simulasi Green Economic Modelling menggunakan pendekatan system dynamics terhadap target pembangunan dalam RPJMD Papua Barat 2025–2030.

Simulasi tersebut bertujuan mengukur efektivitas berbagai kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta melihat dampaknya terhadap emisi karbon dan deforestasi.

Mercyta mengungkapkan, berdasarkan simulasi, implementasi RPJMD berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat hingga sekitar Rp76 triliun. Namun, peningkatan tersebut memiliki konsekuensi berupa meningkatnya tekanan terhadap sektor kehutanan.

Ia menjelaskan, meskipun laju kehilangan tutupan hutan Papua Barat relatif kecil, emisi karbon yang dihasilkan tetap tinggi karena karakteristik hutan Papua memiliki cadangan karbon di atas maupun di bawah permukaan tanah yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Karena itu, WRI mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kami berharap revisi RPJMD dapat memasukkan alternatif pembangunan ekonomi yang lebih hijau, termasuk diversifikasi sektor ekonomi yang tidak hanya bergantung pada sumber daya berbasis lahan, tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan dan sektor berkelanjutan lainnya,” katanya.

Mercyta menambahkan, keterbukaan hasil simulasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sehingga setiap kebijakan dapat dipahami dampaknya secara menyeluruh sebelum diterapkan.