RRI.CO ID, Bintuni – Lebih dari 50 persen kampung di Kabupaten Teluk Bintuni masih berstatus sangat tertinggal. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga rendahnya pelaporan data melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyusun program pembangunan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Agus Wiratno, saat kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan IDM dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tahun 2026 di Sanggar BPM SP 4, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Agus, dari total 115 kampung definitif di Teluk Bintuni, hanya satu kampung yang berstatus mandiri, yakni Kampung Banjar Asoy. Sementara itu, kampung berstatus berkembang baru mencapai delapan kampung dan kampung maju sebanyak lima kampung. Sisanya, sebanyak 101 kampung masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Sebagian besar kampung di Teluk Bintuni masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kampung mandiri baru satu, kampung berkembang delapan, dan kampung maju lima. Selebihnya masih tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, data IDM memiliki peran penting karena menjadi dasar pemerintah pusat dalam melihat kondisi riil kampung dan menyusun kebijakan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, tingkat pelaporan data IDM dari kampung-kampung di Teluk Bintuni masih rendah.
Pada tahun 2024, sebanyak 107 kampung berhasil menginput data IDM. Jumlah tersebut menurun drastis pada tahun 2025 menjadi hanya 52 kampung.
“Kami ingin mengejar peningkatan status kampung. Jangan sampai setelah lebih dari 10 tahun dana desa berjalan, masih banyak kampung yang berstatus sangat tertinggal. Minimal bisa naik menjadi kategori tertinggal, lalu berkembang dan maju,” Katanya.
Sementara itu, Kepala Kampung Mogotira, Distrik Merdey, Frederika Kutanggas, mengungkapkan sejumlah kendala yang menyebabkan penginputan data IDM belum optimal. Keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi aparat kampung dalam mengakses sistem secara daring.
Menurutnya, aparatur kampung sering kali harus menggunakan genset pribadi atau menunggu operasional pembangkit listrik untuk dapat mengakses internet. Bahkan, tidak jarang mereka harus pergi ke Kota Bintuni demi menyelesaikan penginputan data secara online.
“Kendala terbesar kami adalah jaringan internet dan listrik yang belum memadai. Untuk menginput data IDM secara online, kami sering harus menggunakan genset atau datang ke kota karena akses di kampung sangat terbatas,” Ungkap Frederika.
Selain kendala teknologi, Kampung Mogotira juga masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur dasar. Jalan kampung yang belum memadai, fasilitas transportasi yang terbatas, hingga sarana penunjang ekonomi yang belum berkembang menjadi tantangan yang terus dihadapi masyarakat.
Frederika menuturkan, hasil perikanan masyarakat sebenarnya cukup melimpah, terutama udang. Namun keterbatasan akses transportasi dan pemasaran membuat hasil tangkapan nelayan sulit dipasarkan secara maksimal.
“Nelayan bisa mendapatkan hasil hingga ratusan kilogram dalam sehari, tetapi daya serap pasar masih terbatas. Akibatnya tidak semua hasil tangkapan dapat terjual. Kami berharap melalui data IDM, kondisi dan kebutuhan kampung dapat diketahui pemerintah sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi perhatian,” katanya.
Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, DPMK Teluk Bintuni berharap seluruh kampung dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan data IDM. Dengan data yang akurat, berbagai persoalan yang dihadapi kampung dapat terpetakan dengan baik dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....