Pemda Bintuni Dorong Perbaikan Pembaharuan Data IDM Kampung

RRI.CO.ID, Bintuni – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Bidang Administrasi Pemerintahan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Desa Membangun (IDM) bagi kepala kampung dan operator kampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui data IDM sekaligus mengukur kondisi serta perkembangan kampung secara lebih akurat.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan, Agus Wiratno, mengatakan bahwa IDM menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi riil kampung, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga infrastruktur dasar.

“Maksud dan tujuan Bimtek IDM ini adalah untuk mengukur kinerja kampung dan mengetahui status kampung secara objektif. Dari IDM, kita bisa melihat apakah suatu kampung berstatus sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri. Jika masih tertinggal, kita ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat,” ujar Agus Rabu, 17 Juni 2026.

Menurutnya, data IDM juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi setiap kampung di Indonesia.

Pada gelombang pertama, sebanyak 57 kampung mengikuti kegiatan tersebut dengan masing-masing mengirimkan dua peserta, yakni kepala kampung dan operator kampung. Sementara gelombang berikutnya akan dilaksanakan untuk kampung lainnya.

“Kami akan memfasilitasi selama satu minggu agar proses penginputan IDM dapat diselesaikan dan datanya menjadi final. Saat ini pemerintah pusat terus meminta data IDM, sementara masih banyak kampung yang belum melakukan pengisian sehingga data kondisi kampung belum terbaca secara maksimal,” katanya.

Agus mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 lalu, sebanyak 107 kampung berhasil melakukan penginputan data IDM. Namun pada tahun 2025 jumlah tersebut menurun drastis.

“Tahun 2024 kita sempat menginput data dari 107 kampung. Namun pada tahun 2025 hanya sekitar 52 kampung yang mengisi data. Akibatnya kondisi kampung tidak dapat terbaca secara menyeluruh dalam sistem IDM,” jelasnya.

Karena pentingnya data tersebut, pemerintah daerah kini memberikan perhatian khusus agar seluruh kampung segera menyelesaikan penginputan data IDM.

“Kami menegaskan kepada kepala kampung dan operator bahwa penginputan IDM harus menjadi prioritas. Batas waktu yang diberikan sekitar satu bulan dan kami berharap seluruh kampung dapat menyelesaikannya tepat waktu,” tegas Agus.

Ia menjelaskan, IDM memiliki sejumlah indikator penilaian yang mencakup pelayanan sosial dasar, ekonomi, dan infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah keberadaan Posyandu, PAUD, TK, penanganan stunting, akses pasar, kios, layanan perbankan, hingga kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung dengan pusat pemerintahan.

“IDM tidak hanya melihat pembangunan fisik. Ada indikator sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ada juga indikator ekonomi serta infrastruktur. Semua memiliki skor penilaian yang menentukan status kampung,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ada saat ini, sebagian besar kampung di Kabupaten Teluk Bintuni masih berada pada kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Sementara kampung yang berstatus berkembang, maju, dan mandiri jumlahnya masih terbatas.

“Sebagian besar kampung masih berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Kampung yang berstatus berkembang sekitar delapan kampung, yang maju lima kampung, dan yang mandiri baru Kampung Banjar Ausoy. Karena itu kami ingin mendorong peningkatan status kampung melalui pemenuhan indikator-indikator IDM,” kata Agus.

Ia juga menilai masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait pembangunan kampung yang hanya berfokus pada pembangunan rumah atau fisik semata.

“Masyarakat sering kali berpikir bahwa membangun rumah sudah cukup untuk menjadikan kampung berkembang. Padahal yang menentukan kemajuan kampung adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, serta akses infrastruktur yang memadai. Itu yang harus kita dorong bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Haris Tahir Mengatakan, pemerintah kampung harus segera menginput IDM untuk memastikan keakuratan data. Haris juga memerintahkan jika ada kampung yang tidak input data maka dana desa tidak boleh dicairkan terlebih dahulu.

"Kalau tidak input data tahan dana desa saja ya pak Kabid," Ujar Haris.

Ia berharap pemerintah kabupaten teluk Bintuni komitmen terus mendukung percepatan pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi dan inovasi desa.