RRI.CO.ID, Manokwari – Upaya memperkuat kualitas pelayanan publik terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, Sugiarto, saat membuka Forum Konsultasi Publik yang menjadi wadah evaluasi layanan keagamaan dan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Papua Barat.

Menurut Sugiarto, forum konsultasi publik memiliki peran penting dalam mendorong reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu, penguatan pelayanan publik juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami ingin memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sugiarto mengatakan, Kementerian Agama Papua Barat telah menyediakan berbagai layanan di bidang pendidikan dan keagamaan. Namun, kualitas layanan tersebut perlu diukur melalui penilaian langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan.

Karena itu, Survei Kepuasan Masyarakat dinilai menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi mutu pelayanan. Menurutnya, survei tersebut tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata, tetapi sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

“Setiap layanan harus memiliki umpan balik yang jelas melalui Survei Kepuasan Masyarakat agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam forum konsultasi publik.