RRI.CO.ID, Bintuni — Bupati Yohanis Manibuy (Anisto) mengungkapkan kondisi kelistrikan di Kabupaten Teluk Bintuni masih jauh dari ideal. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan Pertamina di Kantor Bupati Teluk Bintuni Senin, 27 April 2026.

Menurutnya, saat ini wilayah yang telah melakukan serah terima operasi (STO) dengan PLN hanya mencakup Distrik Bintuni Kota, Babo, Tuhiba, dan Manimeri. Sementara itu, distrik lainnya masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dikelola pemerintah daerah.

“Total ada 40 PLTD yang tersebar di wilayah pesisir hingga pegunungan. Berdasarkan data 2025, kebutuhan anggaran untuk BBM, suku cadang, dan operasional mesin bisa mencapai Rp50 miliar. Ini menjadi beban berat bagi pemerintah daerah,” ujar Yohanis.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Rata-rata listrik hanya tersedia selama enam jam per hari, sehingga menghambat aktivitas ekonomi, khususnya pelaku UMKM yang sangat membutuhkan pasokan listrik stabil.

Di sisi lain, pemanfaatan listrik berbasis suplai dari LNG Tangguh baru menjangkau dua kampung, yakni Saengga dan Tanah Merah Baru. Namun, sebagian masyarakat masih kesulitan membayar biaya listrik.

Bupati menjelaskan, saat relokasi warga dari Tanah Merah ke Tanah Merah Baru, masyarakat tidak mau membayar biaya penggunaan listrik. Masyarakat mengatakan listrik akan digratiskan selama operasional gas berlangsung.

Pemerintah daerah sendiri telah menanggung biaya listrik dari 2013 hingga 2023 dengan total sekitar Rp2 miliar. Sejak 2024, sebagian besar warga di kedua kampung tersebut mulai menggunakan meteran listrik prabayar.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni turut membantu penyediaan meteran, sementara BP Tangguh memberikan subsidi token listrik untuk 101 pelanggan di Tanah Merah Baru dan 94 pelanggan di Saengga. Sebanyak 149 pelanggan lainnya masih ditanggung pemerintah daerah.

Selain itu, pengembangan listrik tenaga surya (PLTS) telah dilakukan di Distrik Kamundan untuk 221 pelanggan, serta di Kampung Sarbe, Distrik Kuri, sebanyak 70 pelanggan. Meski telah dikelola oleh PLN dengan durasi layanan hingga delapan jam per hari, wilayah tersebut hingga kini belum resmi melakukan STO.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mempercepat pemerataan listrik di seluruh wilayah Teluk Bintuni, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.