RRI .CO.ID, Manokwari - Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat melakukan penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari ini mengusung tema “Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan tanpa Diskriminasi.”

Kepala BPMP Papua Barat, Yustus Awoitau, dalam sambutannya mengawali kegiatan yang dilaksanakan di Swissbel hotel Kamis, 16 April 2026, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen ini merupakan kali kedua dilaksanakan. Ia mengakui, komitmen sebelumnya belum berjalan optimal sehingga diperlukan penguatan kolaborasi seluruh pihak.

“Melalui SPMB kali ini, kami berharap ada kepedulian dan komitmen nyata dari semua pihak agar pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Yustus menekankan pentingnya dukungan data yang akurat serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sebagai faktor utama dalam menunjang kelancaran proses pendidikan di daerah. Ia juga menyebutkan bahwa pada komitmen sebelumnya, sejumlah pihak belum maksimal menjalankan kesepakatan, terutama dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) sebagai rambu pelaksanaan penerimaan siswa baru.

“Komitmen ini harus diikuti dengan kesiapan administrasi yang jelas, sehingga dapat memberikan perlindungan baik bagi sekolah maupun calon siswa, mengingat dalam proses penerimaan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Dalam kegiatan ini, BPMP turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan hingga Ombudsman, guna mengawal pelaksanaan SPMB agar sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, SPMB Tahun 2026 tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025, dengan tahapan meliputi perencanaan, prapelaksanaan, dan pelaksanaan. Pemerintah daerah dan dinas terkait diharapkan dapat menyediakan data yang valid agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Manokwari yang juga Kepala SMP Negeri 2 Manokwari, Margriet M. Pondayar, menyampaikan apresiasi kepada BPMP atas pelibatan seluruh pihak dalam penyusunan juknis SPMB. “Beberapa poin penting yanmenjadi pertimbangan dalam penerimaan siswa baru antara lain jalur domisili, prestasi, dan afirmasi. Selain itu, kami juga mengusulkan agar sertifikat baca tulis bagi lulusan SD menjadi perhatian bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMP,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua MKKS SMA yang juga Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda P. Mandobar, menilai kehadiran sejumlah pihak dalam forum tersebut belum lengkap. Ia berharap ke depan, DPRD sebagai wakil rakyat juga dilibatkan dalam penandatanganan komitmen.“Selama ini, tekanan dari orang tua sering terjadi dan berdampak pada penambahan jumlah siswa di luar ketentuan. Karena itu, semua pihak harus ikut bertanggung jawab terhadap komitmen yang disepakati,” tegasnya.

Lucinda menambahkan, tahun ini SMA Negeri 1 Manokwari hanya menyediakan 12 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 36 siswa. Ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tidak memaksakan pilihan hanya pada sekolah tertentu.

“Tujuan pendidikan bukan hanya di satu sekolah saja. Semua sekolah memiliki peluang yang sama, dan keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh usaha dan kemauan mereka untuk berprestasi,” katanya.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan pelaksanaan SPMB Tahun 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkeadilan, serta mampu meminimalisir berbagai persoalan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan murid baru.