Kanwil Kemenkum Papua Barat Dukung Target 80 Ribu Perseroan

RRI.CO.ID, Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan pada aplikasi AHU Online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Jimbaran, Hotel Grand Melia Jakarta pada 3 hingga 4 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung target nasional pendaftaran 80 ribu Perseroan Perorangan (PP) pada tahun 2026. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan layanan administrasi hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat semakin optimal melalui pemanfaatan sistem digital.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal AHU, Widodo. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada kantor wilayah atas kinerja pelayanan hukum yang terus menunjukkan perkembangan positif.

Widodo menjelaskan bahwa layanan perseroan perorangan memiliki peran penting dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Kemudahan dalam pendirian badan usaha merupakan salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi nasional," jelas Widodo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Salah satunya melalui integrasi dengan data milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pelaku usaha dari kelompok rentan tetap dapat menerima bantuan sosial.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 125 peserta yang terdiri dari tim Badan Usaha, tim teknologi informasi Ditjen AHU, kepala bidang dari kantor wilayah, serta operator layanan AHU. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan nantinya akan berbasis sistem digital guna mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain Asisten Deputi Ekonomi Bisnis dan Wirausaha, Christine Agustin, yang memaparkan kondisi dan arah kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia. Selain itu, perwakilan Bank Negara Indonesia, Samuel Cristopel, menyoroti pentingnya kepatuhan pajak serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha. Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung digitalisasi layanan hukum sekaligus menyukseskan target nasional pendaftaran perseroan perorangan.