RRI.CO.ID, Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memanfaatkan Festival Kopi Manokwari sebagai ruang untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81, instansi tersebut membuka berbagai layanan hukum sekaligus menghadirkan Bazaar UMKM di Manokwari City Mall (MCM), Jumat, 7 Agustus 2026.

Melalui stan pelayanan yang dibuka selama kegiatan berlangsung, masyarakat dapat mengakses layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), konsultasi Kekayaan Intelektual (KI), hingga layanan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, serta edukasi mengenai berbagai aspek hukum.

Layanan tersebut mendapat sambutan positif, terutama dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang turut memeriahkan Festival Kopi Manokwari. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi mengenai legalitas usaha, pendaftaran merek, hingga perlindungan hak cipta atas produk yang mereka hasilkan.

Selain memberikan pelayanan administrasi, petugas Kanwil Kemenkum Papua Barat juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Para pelaku usaha diingatkan bahwa merek, hak cipta, maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, turut meninjau stan pelayanan yang disediakan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Ia menyampaikan apresiasi atas hadirnya layanan pemerintah di tengah masyarakat melalui kegiatan yang dikemas secara terbuka dan mudah dijangkau.

“Saya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kapasitas pelaku usaha,” katanya.

Kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat dan Manokwari City Mall dinilai menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang inovatif. Selain memberikan kemudahan akses layanan hukum, kegiatan tersebut juga memberi ruang promosi bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor kopi dan produk olahan lokal.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berharap kehadiran layanan AHU, KI, dan BPHN di tengah festival dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan tersebut, diharapkan tercipta UMKM yang lebih inovatif, berdaya saing, serta memiliki kepastian hukum dalam mengembangkan usahanya.