RRI.CO.ID, Manokwari – Kinerja APBN Regional Papua Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan ruang optimalisasi yang masih perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Kementrian DJPb Papua Barat Abdul Kobir dalam Press realise yang berlangsung di Front Office Kanwil DJPb Papua Barat, Jumat, 27 Februari 2026 menyampaikan, data Kanwil DJPb mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Papua Barat mencapai Rp146,4 miliar atau sekitar 5,3 persen dari target penerimaan. Penerimaan tersebut masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara rinci, penerimaan negara masih didominasi sektor perpajakan sebesar Rp114,9 miliar, sementara PNBP tercatat Rp31,5 miliar. Disebutkan bahwa kontraksi terjadi masing-masing sebesar 2,2 persen untuk perpajakan dan 8,5 persen untuk PNBP dibanding tahun 2025.

Di sisi belanja, belanja negara telah terealisasi Rp1,49 triliun atau 6,7 persen dari pagu anggaran. Belanja Kementerian/Lembaga menjadi komponen utama dengan realisasi Rp305,9 miliar, meningkat signifikan 32,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Belanja K/L didominasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang mencapai sekitar Rp249,8 miliar,” Ujar Kakanwil DJPb dalam rilisnya

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp1,19 triliun atau 7,6 persen dari pagu, namun masih terkontraksi 2,8 persen secara tahunan. Penyaluran didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp896 miliar.

DJPb juga menyoroti masih adanya komponen TKD yang belum tersalur karena pemerintah daerah masih melengkapi dokumen RAP Otsus dan penetapan APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat proses administratif agar penyaluran dana pusat bisa lebih optimal.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal awal tahun 2026 dinilai cukup positif, namun percepatan belanja dan optimalisasi penerimaan masih menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Regional Papua Barat.