RRI.CO.ID, Manokwari - Kementerian melalui Kementerian Hukum menggelar kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal sebagai langkah mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Reviu berlangsung di BPSDM Kementerian Hukum, Cinere, Depok, dan diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Papua Barat, Dwi Kristika Rohana, bersama anggota tim kerja program dan pelaporan. Kehadiran tim ini bertujuan memastikan laporan kinerja yang disusun selaras dengan pelaksanaan program di lapangan.

Kegiatan reviu menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelaporan kinerja instansi. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan, sehingga pelaporan dapat menggambarkan capaian kinerja secara tepat.

Dalam pembahasan, tim reviu menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari kesesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, hasil capaian program, hingga kualitas narasi analisis yang disajikan dalam laporan. Kelengkapan serta keabsahan data pendukung juga menjadi perhatian agar laporan yang dihasilkan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama proses berlangsung, tim dari Kanwil Kemenkum Papua Barat aktif memberikan penjelasan serta klarifikasi atas berbagai masukan yang disampaikan. Diskusi berjalan konstruktif dengan fokus pada penyempurnaan substansi laporan dan penguatan sistem pengelolaan kinerja yang lebih efektif.

Melalui reviu ini, diharapkan kualitas LKJIP yang disusun semakin baik, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Menindaklanjuti hasil reviu, Kanwil Kemenkum Papua Barat menyatakan komitmennya untuk menyempurnakan dokumen LKJIP sesuai rekomendasi yang diberikan.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sekaligus memperkuat penerapan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil," ujarnya.