RRI.CO.ID, Manokwari - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas kepada negara, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang baru di lantik pada Rabu, 29 Juli 2026 bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat.

"Saya ingin menegaskan bahwa jabatan bukanlah sebuah penghargaan ataupun hak yang melekat pada seseorang. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas kepada negara, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola organisasi, membina pegawai, mengawasi pelaksanaan tugas, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen kependudukan lainnya, harus diberikan secara cepat, mudah, tepat, dan tanpa diskriminasi.

Ia menyebut, tertib administrasi kependudukan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penyelenggaraan pemilu.

"Kualitas pelayanan Dukcapil merupakan cerminan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk terus melakukan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat integrasi data kependudukan," ucapnya.

Gubernur berharap transformasi digital dapat mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah diakses, transparan, cepat, serta mampu menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di daerah-daerah terpencil di wilayah Papua Barat.

Ia juga meminta seluruh aparatur pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan setiap tugas serta pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.