RRI.CO.ID, Manokwari -  Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat merilis indikator penting perekonomian Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam kegiatan press release yang digelar di Aula BPS Provinsi Papua Barat, Senin, 2 Februari 2026.

Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, menjelaskan bahwa pada Januari 2026 Provinsi Papua Barat mencatat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,51 persen dibandingkan Desember 2025. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,86 persen, lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

“Kenaikan NTP Papua Barat pada Januari 2026 terutama didorong oleh naiknya harga komoditas hortikultura seperti cabai merah serta peningkatan harga ikan pada subsektor perikanan,” ujar Merry.

Secara subsektoral, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada subsektor perikanan yang naik 3,26 persen akibat meningkatnya harga ikan seperti cakalang dan kakap. Namun demikian, subsektor peternakan mengalami penurunan NTP terdalam sebesar 0,74 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga beberapa komoditas utama, di antaranya sapi potong dan kambing.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, NTP pada Januari 2026 tercatat turun 1,92 persen dibandingkan Desember 2025. Penurunan tersebut terjadi meskipun indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen.

“Di Papua Barat Daya, penurunan NTP dipengaruhi oleh komoditas peternakan seperti sapi potong dan telur ayam ras yang mengalami penurunan harga di tingkat produsen,” jelasnya.

Pada subsektor tanaman pangan di Papua Barat Daya, NTP mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen seiring meningkatnya harga yang diterima petani. Sebaliknya, subsektor peternakan mencatat penurunan NTP sebesar 0,38 persen akibat penurunan harga yang diterima petani.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Papua Barat mengalami kenaikan dari 126 pada Desember 2025 menjadi 171 pada Januari 2026, yang menunjukkan terjadinya inflasi pedesaan sebesar 0,38 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

“Inflasi pedesaan Januari 2026 masih didominasi oleh kelompok makanan dan minuman. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat perdesaan,” tambah Merry.

Di Papua Barat Daya, inflasi rumah tangga tercatat sebesar 0,29 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Kelompok transportasi menjadi penyumbang deflasi terdalam di wilayah tersebut.

Secara regional di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Papua Barat menempati peringkat kesembilan dari 14 provinsi dalam capaian NTP Januari 2026. Posisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara regional, posisi Papua Barat menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian dan perikanan di daerah,” tutupnya.