BPS Papua Barat Dorong Pemanfaatan Data Gender untuk Perkuat Kebijakan Inklusif

RRI.CO.ID, Manokwari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mendorong pemerintah, akademisi, dan masyarakat memanfaatkan data statistik gender sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.

Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Papua Barat, Citra Rizky Handayani pada Rabu, 8 Juli 2026, mengatakan BPS tidak hanya menyediakan data Indeks Ketimpangan Gender, tetapi juga Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang dapat menjadi acuan dalam menyusun berbagai program pembangunan.

Menurutnya, ketiga indikator tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesetaraan gender di Papua Barat. Dengan memahami setiap dimensi pembentuknya, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.

"Pemerintah bisa melihat seluruh indikator yang disediakan BPS agar dapat membuat kebijakan yang lebih spesifik, misalnya terkait perlindungan perempuan dan anak, peningkatan pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, maupun akses pendidikan bagi perempuan," kata Citra.

Selain pemerintah, Citra menilai kalangan akademisi juga memiliki peran penting dalam memanfaatkan data statistik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan kesetaraan gender di berbagai kelompok masyarakat.

Ia menjelaskan, penelitian yang lebih spesifik, misalnya pada kelompok remaja atau mahasiswa, dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung penyusunan kebijakan maupun program pemberdayaan yang lebih efektif.

Lebih lanjut, Citra mengingatkan bahwa kualitas indikator statistik sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang diberikan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat dipercaya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memanfaatkan data statistik gender mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.