RRI.CO.ID, Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menjadikan Rapat Majelis Pengawas Notaris sebagai agenda strategis tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Senin 2 Januari 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra, Kepala Bidang AHU, Soleman Lilingan, serta Tim AHU.

Rapat yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama para notaris ini dipandu oleh Soleman Lilingan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rencana tugas Majelis Pengawas Notaris selama satu tahun ke depan yang difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir, membuka rapat sekaligus memperkenalkan diri kepada seluruh peserta. Dalam arahannya, Marlen mengajak seluruh anggota Majelis Pengawas Notaris untuk terus membangun kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pengawasan. Ia juga membuka ruang diskusi untuk menyerap masukan, kendala, serta saran guna membangun persamaan persepsi antar anggota majelis.

Sejumlah masukan disampaikan oleh anggota Majelis Pengawas. Doni, akademisi MPW, mengusulkan agar kegiatan monitoring MPW kembali diaktifkan. Ketua MPD Kota Sorong, Ella, menjelaskan peran MPW dalam menindaklanjuti laporan MPD serta kewajiban MPD melakukan pemeriksaan berkala minimal satu kali dalam setahun. Ia juga berharap unsur pemerintah dalam MPD dapat lebih berperan aktif dalam pemeriksaan notaris.

Masukan lainnya disampaikan oleh Prof. Dr. Robert Hammar, akademisi MPW, yang mendorong perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas notaris serta peran MPD dan MPW. Sementara itu, Ketua MPD Manokwari, Suyanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menutup diskusi, Kakanwil Kemenkum Pabar menegaskan pentingnya pemetaan pengawasan notaris di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan optimal, merata, dan berkelanjutan.