Abdullah Manaray Soroti Tantangan Infrastruktur di Papua Barat

KBRN, Manokwari: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdullah Manaray, menyoroti tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat yang masih menjadi kendala dalam pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Menurutnya, Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di laut, darat, udara, hutan, maupun pegunungan, namun belum dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Abdullah mengatakan, Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, tetapi konektivitas antarwilayah masih menjadi persoalan utama. Infrastruktur jalan, transportasi laut dan udara, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai anggota DPD RI, Manaray menegaskan bahwa lembaganya memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur. Pengawasan ini meliputi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terkoordinasi dan tidak terfragmentasi.

"Sering kali kita melihat proyek pembangunan yang tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan berbagai tantangan di lapangan. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui tujuan, sasaran, dan dampak dari setiap proyek pembangunan yang berlangsung di daerah mereka," ucapnya.

Manaray menambahkan bahwa kondisi geografis yang menantang, keterbatasan anggaran, serta minimnya keterlibatan sektor swasta menjadi faktor utama yang memperlambat pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Banyak wilayah masih terisolasi dan belum memiliki akses infrastruktur yang memadai, terutama daerah kepulauan dan pegunungan.

"Pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Peran swasta atau investor juga dibutuhkan, namun harus disertai dengan transparansi agar masyarakat memahami manfaat investasi dan tidak terjadi penolakan," katanya.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Dengan adanya pemerintahan yang baru di tingkat nasional dan daerah, Manaray berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna," ujarnya.