RRI.CO.ID, Bintuni – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 23–24 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati SP 3 Distrik Manimeri ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni serta Kepala Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua, Irene Manibuy.

Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dalam sambutannya menegaskan bahwa arah pembangunan daerah mengacu pada visi jangka menengah 2025–2029, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang smart dan inovatif. Visi tersebut dijabarkan melalui enam misi pembangunan yang menjadi landasan kebijakan daerah.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan hingga ke kampung-kampung dan distrik, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih tertinggal. Dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) menjadi prinsip utama yang diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Musrenbang ini juga menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, khususnya Dana Otonomi Khusus, ke dalam perencanaan yang terarah dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penggunaan Dana Otsus berbasis outcome agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah capaian pembangunan dalam beberapa tahun terakhir turut disampaikan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di berbagai distrik. Meski demikian, tantangan pembangunan masih cukup besar, mulai dari disparitas wilayah, angka kemiskinan dan pengangguran, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Selain itu, meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam menjadi perhatian serius yang memerlukan pengelolaan lebih bijak. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, lintas sektor, lintas wilayah, serta lintas sumber pembiayaan.

Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen RKPD dengan memperhatikan sinkronisasi regulasi, analisis kapasitas fiskal, serta ketajaman dalam mengidentifikasi isu strategis pembangunan.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan legislatif, yudikatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersinergi dalam pembangunan. Ia berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan program yang tidak hanya baik secara perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Teluk Bintuni.