RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 dengan tema “Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah”, di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Rabu, 6 Mei 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Manokwari, Rishard Alfons, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis lintas sektor untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah konsultasi publik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan tahun anggaran 2027.

“Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati program prioritas pembangunan daerah serta memastikan sinkronisasi antara usulan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses perencanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga forum perangkat daerah, sebelum ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, S. Hut., M.Ling dalam sambutannya menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

“Jika kita gagal merencanakan, maka sama saja kita merencanakan kegagalan. Karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan baik agar pembangunan berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan fokus utama pada penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Prioritas pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur strategis perkotaan, revitalisasi kawasan permukiman, penataan kawasan kumuh, serta peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan dan transportasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pusat ekonomi masyarakat seperti pasar dan sentra UMKM.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan perencanaan yang efisien dan tepat sasaran.

“Kami tidak mentolerir program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Semua harus terencana, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merumuskan arah pembangunan Manokwari yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.