RRI.CO.ID, Bintuni — Upaya memperkuat mutu pendidikan menengah di Papua Barat terus didorong melalui sinergi antar pemangku kepentingan. Hal itu terlihat dalam Musyawarah Kerja dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Sekolah SMA/SMK se-Papua Barat Tahun Ajaran 2025/2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Teluk Bintuni, Senin, 11 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, kepala sekolah SMA dan SMK dari tujuh kabupaten, serta unsur Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan Papua Barat di tengah berbagai tantangan geografis, keterbatasan akses, hingga dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang.

Menurutnya, komitmen Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Papua Barat dalam menjaga mutu pendidikan layak mendapat apresiasi besar karena terus berupaya memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. “Rapat koordinasi ini merupakan bukti komitmen serius MKKS SMA dan SMK Papua Barat untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan holistik,” ujar Joko.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakor di Tanah Sisar Matiti, Kabupaten Teluk Bintuni. Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi MKKS SMA dan SMK untuk Pendidikan Berkualitas di Papua Barat”, Joko menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Papua Barat saat ini.

Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat. Ia mengungkapkan, Papua Barat masih menghadapi sejumlah persoalan strategis pendidikan, seperti angka anak tidak sekolah, putus sekolah, hingga persoalan literasi dasar yang masih perlu mendapat perhatian serius bersama.

Meski demikian, Joko menekankan bahwa pendidikan di Papua Barat harus tetap berpijak pada identitas dan kearifan lokal, namun mampu menjawab tantangan global. “Anak-anak Papua Barat harus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan tetap menghormati budaya serta jati dirinya,” ujarnya.

Selain persoalan mutu pendidikan, Joko juga menyinggung dinamika kebijakan pengelolaan SMA dan SMK yang saat ini tengah didorong kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan amanat PP Nomor 106 Tahun 2021. Menurutnya, evaluasi menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan sarana prasarana, pengelolaan tenaga pendidik, serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kata dia, siap mendukung proses transisi kebijakan tersebut agar berjalan tertib dan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah. Ia berharap rapat koordinasi ini mampu melahirkan rekomendasi yang konkret, taktis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan dunia pendidikan.

Joko Lingara menambahkan, pendidikan merupakan modal utama dalam mewujudkan Teluk Bintuni yang SERASI menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Panitia, Alex Hattu, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja MKKS SMA/SMK Papua Barat untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar kepala sekolah. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar kepala sekolah SMA/SMK se-Papua Barat serta menyatukan persepsi terkait kebijakan pendidikan.

Ia mengatakan, forum MKKS juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik antar satuan pendidikan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Papua Barat. "Saya berharap Rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis yang mampu memperkuat mutu pendidikan SMA/SMK di Papua Barat melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi," Ujar Alex.

Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMA dan SMK se-Papua Barat serta tamu undangan dari unsur pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan.